19 April 2013

Jokowi Tolak Kepentingan Asing, Gresik Juga Pasti Bisa



Poro konco iki baru bener-bener menginspirasi kito bahwa warga Gresik juga pasti bisa menolak kepentingan asing DEMI KEMANDIRIAN BANGSA koyo sing di contohaken Pak Jokowi, niki contoh sing bagus gawe warga Gresik khususe poro pemimpin lan poro kepolo poro guru, niki beritane :

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah menyatakan akan membatalkan proyek utang Bank Dunia senilai Rp 1,2 triliun, menolak menerbitkan obligasi daerah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga berencana untuk membatalkan kontrak dengan perusahaan air asing yang menguasai Jakarta sejak lama.
Terkait langkah yang dilakukan oleh Jokowi, pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, angkat bicara. Berikut pernyataan Andrinof saat bertemu ROL di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/4).

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/video/berita/13/04/09/mkz0ks-jokowi-tolak-kepentingan-asing-bisakah

Jokowi Melawan Asing, Saatnya Menegakkan Kemandirian Bangsa!

Jakarta (8/4) – Koalisi Anti Utang (KAU) dan Lingkar Madani Indonesia (LIMA) mengadakan Serial Diskusi Kemandirian Bangsa Ke-5 yang diselenggarakan pada hari . Diskusi ini mengambil tema “Jokowi Melawan Asing, Saatnya Menegakkan Kemandirian Bangsa!, dengan narasumber: Andrinof Chaniago (Akademisi UI), Ray Rangkuti (Direktur LIMA), dan Dani Setiawan (Ketua KAU)
KAU dan LIMA menyatakan bahwa menengakkan kemandirian dan kedaulatan bangsa merupakan harga yang tidak bisa ditawar. Hal tersebut telah menjadi dasar-dasar diperjuangkannya kemerdekaan nasional dan merupakan amanat Undang Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi, kemandirian dan kedaulatan ekonomi dilakukan dengan cara penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber-sumber kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana diutarakan oleh Ketua KAU, Dani Setiawan“Pengaturan tentang peran negara dalam ekonomi sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 194 merupakan pernyataan tegas bahwa negara ini tidak menganut sistem ekonomi liberal dan dengan sadar ingin membatasi pengaruh modal asing sebagai pelaku dominan dalam perekonomian nasional,” tegasnya.
Atas dasar itu, Pasal 33 seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil alih penguasaan dan pengelolaan wilayah pertambangan mineral yang dikuasai PT. Freeport, Newmont, Rio Tinto, Eramet, dll. Atau wilayah pertambangan Migas yang dikuasai oleh Total seperti di Blok Mahakam, Chevron, Shell, dll. Atau membatasi kepemilikan asing di dalam sektor keuangan seperti perbankan dan sektor pertanian.
Akan tetapi, Direktur LIMA, Ray Rangkuti menilai bahwa kekuasaan Orde Baru dan rezim-rezim pasca reformasi yang berkuasa, dengan dukungan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia telah membelokkan arah kebijakan ekonomi nasional. Kekayaan nasional Indonesia ditukar dengan uang receh melalui pinjaman Bank Dunia dan IMF untuk memperkaya diri dan kepentingan politik. Dan yang paling menyakitkan adalah, harga diri bangsa digadaikan melalui syarat-syarat utang untuk menyerahkan pengelolaan ekonomi nasional ke tangan investor asing dan modal swasta domestik yang a nasionalis.
“Semoga kepemimpinan Jokowi menjadi inspirasi pemerintah daerah yang lain untuk berani tegas terhadap pihak asing dan lembaga asing’, ungkap Ray.
Di tengah gugatan rakyat terhadap para pemimpin yang kerap menjual bangsa, Gubernur DKI, Joko Widodo, menunjukan kepeloporan dalam menegakkan kemandirian bangsa dan melawan dominasi asing dalam perekonomian nasional. Jokowi menyatakan akan membatalkan proyek utang Bank Dunia senilai Rp1,2 triliun untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang digagas gubernur sebelumnya. Bahkan Jokowi juga menolak untuk mengeluarkan obligasi daerah yang menggiurkan. Sikap ini patut diapresiasi di tengah miskinnya contoh dan gejala para Kepala Daerah, Menteri, hingga Presiden justeru dilanda kecanduan utang. Hal tersebut menyebabkan menumpuknya utang negara hingga Rp2000 triliun dan memperbesar intervensi asing dalam perekonomian nasional.
Perlawanan Jokowi juga ditunjukan atas ketersetujuannya untuk segera membatalkan kontrak perusahaan air minum asing yang telah lama meraup keuntungan dari bisnis air bersih di DKI Jakarta.  Sebuah kebijakan langka dari seorang kepala daerah yang biasanya berbondong-bondong menarik investor asing.
“Ada 200-an PDAM di Indonesia punya utang sekitar Rp. 6 trilyun, ini terjadi karena rekomendasi Bank Dunia untuk perbaikan manajemen tapi akhirnya justru akumulasi utang”, ungkap Andrinof Chaniago yang juga menjadi pembicara dalam acara diskusi tersebut.
Koalisi Anti Utang dan Lingkar Madani Indonesia mengapresiasi ketegasan Jokowi untuk menghentikan upaya pihak asing terus mengontrol dan mengintervensi kebijakan di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Langkah ini harusnya menjadibenchmarks bagi Kepala Daerah lainnya di Indonesia agar mengambil langkah-langkah tegas menegakkan kemandirian bangsa bagi kemakmuran rakyat, dengan cara menolak intervensi asing melalui penyaluran utang luar negeri dan membatasi modal asing dalam pengelolaan ekonomi di daerah.
“Makin banyak bukti bahwa utang luar negeri maupun bentuk kerjasama pemerintah dan swasta yang merugikan rakyat, dari kasus Freeport dan kasus PDAM”, lanjut Andrinof.
KAU dan LIMA menilai, sebaliknya sikap Jokowi ini merupakan pukulan telak bagi pendirian neoliberal presiden SBY yang memilih lebih bersikap koperatif dengan pihak kreditor dan lebih ramah bagi investor asing. Sikap Jokowi juga bertolak belakang dengan Presiden SBY yang suka menumpuk utang negara, memberi konsesi-konsesi tambang mineral dan migas kepada investor asing ketimbang perusahaan negara, tunduk kepada negara-negara besar seperti AS, China, dan Uni Eropa untuk membuka pasar domestik, dan lebih suka mengurus partai daripada rakyatnya yang terus menjadi korban dari agenda-agenda neoliberal di Indonesia.
Karena itu, sikap yang ditunjukan Gubernur Joko Widodo harus jadi momentum untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan bangsa! Mengkoreksi kebijakan neoliberal yang bertentangan dengan cita-cita proklamasi dan konstitusi.

Sumber : http://kau.or.id/jokowi-melawan-asing-saatnya-menegakkan-kemandirian-bangsa/

Semoga Bermanfaat,
nggresik.blogspot.com